Transcript
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semua umat manusia baik individu maupun kelompok memiliki keyakinan keagamaan. Namun keyakinan keagamaan seseorang itu berbeda-beda, karena telah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan menarik untuk dikaji sebab agama menjadi faktor yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial. Bagi masyarakat yang tidak memiliki komitmen dan pemahaman keagamaan, agama bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam kehidupan mereka. Namun bagi masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan, maka agama memiliki peran penting dalam tatanan sosial. Faktor peran dan pengaruh agama memang menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama adalah refleksi atas wujud rohaniah yang ada pada diri manusia, dipandang mampu menjadi pedoman yang memberikan ketenangan hidup. Oleh karena itu, menurut Zakiah Daradjat, agama mempunyai peran penting dalam pengendalian seseorang. 1 Sedangkan menurut Harun Nasution menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. 2 1 Zakiah Daradjat. 1993. Ilmu Jiwa Agama . Jakarta: Bulan Bintang. Hal.2. 2 Nasution Harun. 1974. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: Bulan Bintang. Hal.10. 2 Begitu juga seperti yang dikatakan Emile Durkheim bahwa, agama merupakan kontrol terhadap manusia, dengan cara menetapkan aturan-aturan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan natural perekatan hubungan sosial. Di dalam suatu kondisi masyarakat yang masih memiliki keyakinan agama yang kuat, masyarakat masih cenderung mengutamakan persamaan keyakinan/kepercayaan untuk membuat suatu pilihan atau membuat suatu kelompok dan lain lain. Hal itu juga tidak lepas dengan kegiatan politik yang terjadi pada suatu daerah, yang dalam hal ini diwujudkan dalam proses Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang biasa kita kenal dengan Pemilu merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum. Menurut Ramlan Surbakti Pemilu diartikan sebagai Mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Lebih lanjut Ramlan Surbakti mengatakan bahwa, pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Dia juga mengatakan bahwa Pemilu juga merupakan Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 3 Pemilihan umum juga merupakan sebuah tempat perlombaan yang mewadahi kompetisi antar aktor politik untuk memenangkan kontestasi dan meraih kekuasaan serta partisipasi politik rakyat untuk menentukan liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara. 4 3 Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Widya Sarana. Hal.181. 4 Robert A. Dahl. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol . Jakarta: Rajawali Press. Hal .8-10. 3 Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 26 partai politik. Pada pemilu 1971 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 10 partai politik dan Pada pemilu 1977 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). Pada pemilu 1982 sampai dengan 1999 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Kemudian Pada pemilu 1999 jumlah partai politik peserta pemilu membludak sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu 2004 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 24 partai politik. Dan pada pemilu 2009 dengan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 44 partai politik, termasuk 6 partai lokal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dan terakhir pada tahun 2014, Peserta Partai Politik menurun menjadi 12 Partai. 5 Sistem pemilu yang lebih demokratis terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Hal ini merupakan salah satu wujud dari gerakan reformasi. Langkah tersebut dianggap sebagai tindakannyata dari tuntutan reformasi kelembagaan dalam melakukan praktek konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah mengalami masa Pemerintahan Orde Baru yang cendrung otoriter. Sejak itu, Indonesia memasuki fase kehidupan politik yang lebih terbuka dan demokratis serta ditandai dengan pulihnya hak-hak sipil dan politik. Perubahan mendasar yang terjadi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah pemilihan pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional dan lokal. Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik sangat ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, kini para aktor lokal di tingkat lokal mempunyai kesempatan yang semakin luas dalam melakukan aktivitas dan manuver politiknya. Oleh karena itu, desentralisasi memberi warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keragaman aktor dalam proses politik dan pemerintahan tidak hanya ada di arena politik nasional, tetapi juga di daerah. 5 https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga- pemilu-2014-indonesia-election-2014/ diakses: Rabu, 15 Februari 2018, jam: 00.05 4 Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para orang kuat lokal dan bos lokal semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga pemerintah daerah dibandingkan masa sebelumnya. Peran serta orang kuat lokal ini dilandasi oleh harapan akan masa depan atas pembagian kue pembangunan di daerah baru dan lainnya sehingga memotifasi mereka untuk membela mati-matian para birokrat sokongannya. Menurut Migdal, orang kuat lokal telah berhasil menempatkan diri mereka, konco-konco dan keluarganya, dalam posisi yang strategis untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya berada dalam arahan, dan kepentingan mereka. 6 Awal mula munculnya Demokrasi di tingkat Lokal adalah sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang maksimal. Sudah terjadi perubahan sebanyak lebih dari lima kali semenjak ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pada era kepemimpinan presiden baru ini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Di dalam Undang-Undang pemerintahan daerah, proses demokrasi tidak hanya terjadi pada wilayah Provinsi dan Kabupaten saja, namun juga sudah mencapai tingkat terkecil yaitu Desa. Pelaksanaan Demokrasi di tingkat desa juga bisa menjadi bukti bahwa perkembangan politik di Indonesia sudah berkembang pesat dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan daerah dalam rangka tercapainya tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. 6 Zuhro Siti, dkk. 2009. Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam Demokratisasi . Yogyakarta: Ombak.Hal.10. 5 Pelaksanaan Demokrasi tingkat desa juga tercantum dalam Undang-Undang. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa ini, semakin memperkuat landasan untuk menerapkan semangat Demokratisasi di seluruh wilayah Indonesia dan juga menjadi landasan dalam penyempurnaan otonomi daerah. Demokrasi di tingkat desa dapat ditandai dengan terlaksananya Pemilihan Kepala Desa secara langsung. Pemilihan kepala desa secara langsung dan serentak di masa ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah menjalankan demokrasi tingkat daerah dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan hakikat pancasila dan menjunjung semangat otonomi yang diwujudkan di desa. Perjalanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditandai dengan munculnya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang ini yang menjadi landasan utama untuk pertama kalinya Indonesia melakukan Pemilihan kepala desa secara langsung. Kemudian demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Di dalam UU No. 32 tahun 2004, terdapat total 240 pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa dan terdapat perubahan, diantaranya mengganti masa jabatan Kepala desa dari 10 tahun menjadi 6 tahun. 8 Dan pada masa sekarang ini, Undang-Undang pemerintahan daerah di atur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Proses pelaksanaan pilkades dalam UU ini dilakukan secara serentak demi 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 43. 8 https://www.boyyendratamin.com/2011/09/kilasan-perkembangan-otonomi.html diakses: Rabu, 15 Februari 2018, jam: 03.55
