Transcript
18/01/13 10:24Membiayai Keistimewaan DIY - Kedaulatan Rakyat OnlinePage 1 of 3http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1686/membiayai-keistimewaan-diy.kr Jumat, 18 Januari 2013 | 10:22 WIBSearch KriminalDIYJawa TengahTeknologiNasionalEkonomiPendidikanOlahragaLifestyleWisataHiburanInfo Jogja Indeks Berita | Citizen Journalism | Agenda | Tips dan Trik | Surat Pembaca | Internasional | Opini | AdvertorialAnalisis 0 0 KEBANYAKANKEBANYAKAN dari kita menyederhanakan keistimewaan DIY ÔhanyalahÕ dalam pengisian jabatan. Sederhananya: keistimewaan DIY adalah ÔpenetapanÕ. Pemahaman ini menjadikanDIY tidak begitu siap mengimplementasikan UU Keistimewaan DIY, ketika menyangkut haldi luar ini. Sebagai contoh, alokasi Ôdana keistimewaanÕ, justru menghasilkan kegalauan.Banyak fihak merasa berhak mendapatkan dana tersebut, meskipun tidak ada sangkut-pautnya dengan ÔpenetapanÕ.Sebagai fihak yang ikut merumusan konsep Ôdana keistimewaanÕ saya justru galau ketikamendengar ada kegaduhan dalam menentukan untuk apa dana itu. Kegaduhan inimengingatkan saya tentang hal serupa di Papua. Misi otonomi khsus Papua pada akhirnyatereduksi menjadi sekadar pembagian dana otonomi khusus (otsus). Pencapaian misiotsus, tidak sebanding dengan semakin banyaknya dana otsus yang dibagi-bagi. Jangan- jangan pemanfaatan dana keistimewaan DIY justru merapuhkan keistimewaan itu sendiri.Kegusaran saya segera sirna, ketika teringat akan kualitas kearifan masyarakat dan tokoh-tokoh DIY. Yogya 'toh' sudah 'perform' istimewa tanpa dana keistimewaan.Kegalauan saya berontak lagi ketika ingat praktik-praktik politik anggaran. Kaidahpenganggaran kita balik. Seharusnya dana kita alokasikan demi mencapai misi. Praktikyang sebaliknya sering terjadi. Para pelaku politik anggaran kira-kira berfikir begini:ÒTerserah apa misinya, tapi akulah yang harus menguasai uangnyaÓ. Kita faham bahwagunanya dana keistimewaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan kewenangan-kewenangan istimewa, sebagaimana dikukuhkan UU 13/2012. Dana ini tidaklahsemestinya dibelanjakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan-kewenangan lain,apalagi jika hal itu sudah dberi alokasi APBD dan APBN. Membiayai Keistimewaan DIY cwpel | Jumat, 18 Januari 2013 | 10:19 WIB | Dibaca: 0 | Komentar: 0 Prof Dr Purwo Santoso. Jumat, 18 Januari 2013 | 10:19 WIB Membiayai Keistimewaan DIY Oleh : Prof Dr Purwo Santoso.Kamis, 17 Januari 2013 | 02:09 WIB Biaya Politik 2014 Oleh : Dr ZulyQodir (Foto: Istimewa)Rabu, 16 Januari 2013 | 09:57 WIB Calon Hakim Agung Oleh : Norma Sari SH MHumSelasa, 15 Januari 2013 | 10:00 WIB Memimpin dengan Empati Oleh : Dr W Riawan Tjandra. BERITA TERKAITMemimpin dengan EmpatiVonis AngieBiaya Politik 2014Calon Hakim Agung ShareShare 18/01/13 10:24Membiayai Keistimewaan DIY - Kedaulatan Rakyat OnlinePage 2 of 3http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1686/membiayai-keistimewaan-diy.kr Nama * Email * Niscaya ada beribu daya dan dalih untuk membelokkan alokasi dana itu, setidaknya ketikapelaksanaan kewenangan-kewenangan istimewa tersebut masih masih dalam fasepersiapan. UU keistimewaan harus/sedang dijabarkan ke dalam serangkaian PeraturanDaerah Istimewa (Perdais). Belum tersedia mata anggaran yang terlahir secara resmi daripenjabaran Perdais. Dalam fase-fase persiapan implementasi UU 13/2012 ini, sangatlahmasuk akal jika dana keistimewaan didedikasikan juga untuk membiayai proses-prosespenyiapan untuk itu. Dengan begitu perdebatan tentang bagaimana pemanfaatan danakeistimewaan ini mengerucut ke arah yang konsisten dengan misi.Kearifan eksponen penyangga keistimewaan akan teruji jika DIY dapat menjagakonsistensi politik anggaran. Justru dengan mengedepankan misi itulah kesimpangsiurankepentingan-kepentingan bisa dipilah dan disikapi. Dengan itulah permintaan-permintaanpendanaan yang tidak jelas kaitannya dengan agenda 'nguri-uri' keistimewaan, dapatditolak. Jelasnya, betapapun pentingnya agenda peningkatan kesejahteraan rakyat, baikpenanggulangan kemiskinan atau peningkatan derajat kesehatan dan sebagainya, haruslahdisadari bahwa dana keistimewaan tidak dirancang untuk itu. Kalaulah hal itu hendakdilakukan, haruslah dijustifikasi dan direalisasikan bahwa itulah cara istimewa untukmensejahterakan rakyat DIY.UU 13/2012 memperlakukan kearifan masyarakat sebagai unsur pokok penyanggakeistimewaan DIY. Karena kualitas kearifan itulah Indonesia perlu mengalokasikan danakeistimewaan. Cari kacamata nasional, pembelanjaan dana keistimewaan harus dapatdidudukkan sebagai pembiyaan kapasitas Indonesia untuk arif dengan mengandalkanmodalnya yang berada di Yogyakarta untuk itu. Setidaknya ada dua jenis persiapanimplementasi UU 13/2012 yang dapat (perlu) dibiayai melalui dana keistimewaan. Pertama, persiapan dalam rangka formulasi dan legislasi serangkaian Perdais yang selamaini telah berlangsung. Kegiatan ini bersifat diskursif (omong-omong) dan bermuara padalahirnya naskah kebijakan yang resmi. Karena melibatkan banyak fihak, bisa dimengertikalau kegiatan yang ÔhanyaÕ omong-omong ini memerlukan cukup besar, entah berapa. Kedua, persiapan dalam merawat simpul-simpul kearifan melalui institusi danekspresikan kultural. Kearifan DIY senantiasa hadir sebagai langkah kultural. Buru-buruperlu ditegaskan bahwa istilah ÔkulturalÕ di sini lebih dari sekadar seni-tradisi. Tentu sajaada banyak sekali simpul-simpul dan kapasitas ekspresi yang bisa dan perlu didanai,namun di fase awal implementasi UU 13/2012 harus dibatasi pada yang paling vital.Simpul dan kapasitas itu ada di Kasultanan dan Pakualaman. Repotnya, dalam UU13/2012 tidak dijelaskan cara pelibatan kedua simpul keistimewaan dan kearifan DIY.Peran keduanya dalam menjaga pintu legislasi Perdais, digantikan oleh para politisi diDPRD.Setelah klausul pokok tentang Ôpengisian Gubernur/Wagub melalui penetapanÕ dikukuhkanundang-undang, semua fihak berharap Kasultanan dan Pakualaman berperan sebagaienergi dan kearifan budaya. Sementara itu proses implementasi UU keistimewaan ini adadi tangan politisi dan birokrasi. DIY sedang diketuk kearifannya oleh benda asing bernamaÔdana keistimewaanÕ. Tantangan DIY adalah mengolah proses adu dalih, menjadi langkaharif: menegakkan misi pendanaan itu sendiri.Penulis adalah guru besar dan ketua Jurusan Politik dan Pemerintahan,Penulis adalah guru besar dan ketua Jurusan Politik dan Pemerintahan,Fisipol UGM.Fisipol UGM.Analisis SKH Kedaulatan Rakyat Jumat Pahing 18 Januari 2013 (6 Mulud 1946)Analisis SKH Kedaulatan Rakyat Jumat Pahing 18 Januari 2013 (6 Mulud 1946) Kirim Komentar 18/01/13 10:24Membiayai Keistimewaan DIY - Kedaulatan Rakyat OnlinePage 3 of 3http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1686/membiayai-keistimewaan-diy.kr Kedaulatan Rakyat GroupKedaulatan Rakyat Group© 2013 Kedaulatan Rakyat Yogyakarta | Mobile Site | Download | Tentang | Redaksi Komentar * Kirim Komentar
