Transcript
1.1 LATAR BELAKANG Sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun demikian konsepsi dimaksud sering terabaikan sejalan dengan dinamika kependudukan, baik yang menyangkut pertumbuhan/pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Bertambah dan berkembangnya jumlah penduduk disamping merupakan modal dalam penyiapan tenaga kerja pembangunan juga membawa konsekuensi pada penyediaan kebutuhan pangan, sandang maupun papan serta sarana prasarana publik lainnya. Tanpa disadari bahwa bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyiapan sarana prasarana publik telah berakibat terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Munculnya kawasan permukiman kumuh dengan tingkat layanan sanitasi yang rendah, baik yang menyangkut air limbah, persampahan maupun drainase. Kondisi ini sering menjadi faktor penyebab terhadap rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, bahkan tidak jarang menjadi sumber wabah penyakit. Rendahnya kualitas layanan sanitasi ini juga terjadi tidak terlepas dari belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dalam penanganan sanitasi dan masih bersifat parsial, dalam artian belum terkoordinasi secara mantap. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan belakang, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Masih banyak dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan layanan air bersih masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 1 institusi yang berbeda-beda, yang terkadang dapat membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Disamping itu mengacu pada komitmen pemerintah terhadap sasaran pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDG s) yang mencakup delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan dalam pembangunan ke depan, baik dalam skala nasional maupun daerah. Sasaran pembangunan milenium (MDG s) mencakup 8 (delapan) aspek yaitu : 1) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, target untuk tahun 2015 mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpengasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan; 2) Pemerataan pendidikan dasar, target untuk tahun 2015 memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar; 3) Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, target untuk tahun 2015 mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015; 4) Mengurangi tingkat kematian anak, target untuk tahun 2015 mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 (lima) tahun; 5) Meningkatkan kesehatan ibu, target untuk tahun 2015 mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan; 6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, target untuk tahun 2015 menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya; 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, target untuk tahun 2015 : - mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan dan program setiap negara serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan; - mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat; - pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh. 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, target salah satunya BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 2 membantu kebutuhan-kebtuhan khususnya negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil dalam pembebasan tarif dan kuota ekspor, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Mencermati kondisi lingkungan termasuk rendahnya kualitas layanan sanitasi dan pencapaian sasaran MDG s yang terkait dengan sanitasi, maka pemerintah belakangan ini telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini sesuai dengan target kesepuluh dalam MDG s (Millennium Development Goals) terkait dengan sanitasi yaitu : Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada Tahun Sedangkan secara nasional, pentingnya peningkatan kualitas sanitasi di Indonesia juga telah menjadi target pencapaian bidang sanitasi nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional Tahun , dimana diuraikan sebagai berikut : Target air minum perpipaan dan non perpipaan sebesar 54,08% (tahun 2010) dan 70% (tahun 2014) Target akses air limbah off site dan on site sebesar 75% (tahun 2010) dan 100% (tahun 2014) Target Akses sampah terangkut di perkotaan sebesar 44,6% (tahun 2010) dan 80% (tahun 2014) Target menurunnya luas genangan hingga ha di 100 kawasan strategis Komitmen Kabupaten Buleleng terhadap penanganan masalah sanitasi juga tercermin dari kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJM Daerah Kabupaten Buleleng tahun dimana telah dipaparkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan bidang sanitasi dalam Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu : Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung mendorong peningkatan perekonomian rakyat dengan beberapa program pembangunan diantaranya: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 3 Program Peningkatan pelayanan kebersihan, persampahan, air kotor, dan tinja. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, disamping itu juga diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini terutama diarahkan pada generasi muda, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan perduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari buruknya layanan sanitasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah maka Pemerintah mulai Tahun 2009 telah menata kembali pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pembangunan sanitasi tidak terlepas dari berbagai pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun daerah serta pihak swasta dan masyarakat itu sendiri, sehingga untuk itu pembangunannya harus integreted/terpadu. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan Pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh lembaga donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi yang telah dilakukan di Kabupaten Buleleng hingga saat ini diantaranya pembuatan septic tank yang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat (sanimas) yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2007 di Kelurahan Banjar Bali dan di Kelurahan Kampung Baru. Selain kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan pengelolaan sanitasi dengan cara menguras limbah tinja dari rumah-rumah penduduk yang dikemudian dibuang di IPLT Bengkala. BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 4 Berkaitan dengan percepatan pembangunan sanitasi di daerah, Pemerintah Pusat telah mengupayakan bantuan teknis, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi di daerahnya dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin di kawasan perkotaan. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang menyatukan semua pemangku kepentingan utama dari lingkungan pemerintah (BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional di bawah payung kelompok donor sanitasi. Sedangkan pada tataran daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan dalam hal ini di Kabupaten Buleleng sudah dibentuk Pokja Sanitasi yang melibatkan instansi terkait termasuk Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM). Pokja ini terdiri dari Tim Pengarah yang melibatkan pimpinan SKPD dan diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta Tim Teknis yang melibatkan aparat teknis instasi terkait dan diketuai oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda. Pokja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Pokja sanitasi Kabupaten Buleleng secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 050/28/HK/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010 yang direvisi kembali menjadi Keputusan Bupati Buleleng No. 050/442/HK/2010 Tanggal 17 Juni Kedepan Pokja ini akan menggabungkan dan mengembangkan kerangka perencanaan sanitasi di wilayah Kabupaten Buleleng ke dalam tugas-tugas mereka. Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng ini akan menjadi titik pusat di daerah untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan kelompok kerja sanitasi (Pokja Sanitasi) yang dibentuk. Pokja menghadapi tantangan dalam mengembangkan kerangka perumusan perencanaan dan pembangunan sanitasi. Pokja diharapkan memastikan koordinasi antar berbagai SKPD terkait perumusan serta mampu menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Buleleng dan mengintegrasikan dengan perencanaan sanitasi yang sedang berjalan. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 5 hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah. 1.2 KONSEPSI DASAR SANITASI Penanganan sanitasi sementara ini boleh dikatakan belumlah optimal, hal ini terjadi sebagaimana dijelaskan di atas disamping kebijakan penanganan sanitasi oleh pemerintah yang masih lemah, dimana indikasinya tercermin dari minimnya alokasi anggaran pembangunan sanitasi. Di sisi lain penanganan sanitasi oleh aparatur/skpd terkesan parsial yang mengesankan masih lemahnya koordinasi dan integrasi rencana dan implementasi penanganan sanitasi. Lemahnya pemahaman aparatur dan masyarakat akan arti pentingnya sanitasi juga menjadi faktor pemicu buruknya kondisi sanitasi, hal ini terbukti dari pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih sangat jauh dari ideal. Kebutuhan infrastruktur sanitasi belum dirasakan mendesak oleh masyarakat termasuk juga pemahaman akan arti pentingnya sanitasi bagi kehidupannya. Berkenaan dengan hal itu perlu dipahami tentang konsepsi dasar sanitasi. Sanitasi adalah usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah dan sampah secara higienis (Manual B PPSP). Selain definisi tersebut, beberapa pakar lain menyebutkan bahwa sanitasi adalah sesuatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan (Azwar, 1990). Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara negara berkembang. Menurut WHO, penyakit diare membunuh satu anak di dunia ini setiap 15 detik, karena akses pada sanitasi masih terlalu rendah. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan lingkungan yang besar, serta merugikan pertumbuhan ekonomi dan potensi sumber daya manusia pada skala nasional. Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Sedangkan bila kita lihat dari tinjauan ilmu kesehatan lingkungan mendefinisikan sanitasi adalah suatu kondisi BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 6 lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia). Apabila disimpulkan Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah: upaya perlindungan, pengelolaan dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini yang menjadi domain bahasan adalah Air Limbah, Persampahan dan Drainase sehingga berkenaan dengan hal tersebut batasan yang diberikan adalah: 1. Air Limbah Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang, berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, industri, bersama-sama air tanah, air permukiman dan kemungkinan juga air hujan atau dapat juga dikatakan bahwa air limbah adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Sumber air limbah dapat berasal dari air buangan dari rumah tangga, air buangan industri, air buangan dari perhotelan, perkantoran, restoran maupun perdagangan dan tempat-tempat lainnya. 2. Persampahan/sampah Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah sebaiknya dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk dikelola lebih lanjut. Untuk sampai ke TPA tentunya perlu mekanisme penanganan yang terpadu. Bermula dari sampah yang dikumpulkan di rumah kemudian di buang di TPS (Tempat Pengumpulan Sementara) yang selanjutnya di BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 7 angkut ke TPA untuk dikelola lebih lanjut. Bagi pemukiman yang dapat dijangkau pelayanan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan setempat tidak menjadi masalah yang berarti, cukup membayar retribusi sampah dan mengumpulkan sampah di TPS, maka sampah akan sampai di TPA untuk dikelola lebih lanjut. Bagi permukiman yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan Dinas Kebersihan, sebaiknya agar permukiman terhindar dari hal-hal yang tak diharapkan akibat dampak sampah, maka sudah saatnya memiliki layanan pembuangan sampah sendiri. Hal ini tentunya dapat diusulkan ke Pemerintahan Desa/Kelurahan. Dengan syarat penting adanya potensi yang mendukung untuk lancarnya pengelolaan sampah yang baik memenuhi syarat kesehatan. Dimulai dengan skala kecil, misalnya melayani hanya beberapa wilayah RT atau RW yang penting ada komitmen antara warga dan Pemerintahan setempat. 3. Drainase Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Menurut Dr. Ir. Suripin, M.Eng. (2004;7) drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah tergenang, dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain: Mengeringkan daerah genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG I - 8 Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Sebagai salah satu sistem dalam perencanaan perkotaan maka sistem drainase yang ada dikenal dengan istilah sistem drainase perkotaan. Selain Air Limbah, Persampahan dan Drainase, Sanitasi juga mencakup Air Minum. Sesuai dengan Permen PU No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, jenis air minum meliputi : a. Air yang didistribusikan melalui pipa un
