Transcript
BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang Diakhir pelaksanaan tugas pada triwulan I tahun 2016, pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, perlu untuk segara dilaporkan. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagaimana diketahui, bahwa Kantor Wilayah mempunyai fungsi diantaranya ialah; Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual,dan pemberian informasi hukum, Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, Pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum, Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan, Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, dan Pelayanan urusan admistrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Dengan demikian, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Daaerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada triwulan I tahun 2016 ini dan serta gambaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perlu disusun laporan ini.penyususan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan 1 keterangan, informasi, dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Dalam laporan ini akan disampaikan gambaran mengenai kondisi lingkungan strategis, kedudukan dan fungsi serta kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Selain itu, diuraikan mengenai kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Janauri s/d Maret 2016 dan selanjutnya, dan disampaikan pula secara naratif mengenai capaian kinerja Kantor Wilayah pada triwulan pertama ini. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta capaian sasaran strategis yakni kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota; Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI; Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan; Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin; Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM); Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2 Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut, perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2016 tsesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai law center di daerah melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1. Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan daerah dan prningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah; 2. Peningkatan peran dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam rangka pelayanan, penegakan hukum, dan pemajuan HAM; 3. Mempertahankan pelayanan hukum terhadap masyarakat mengacu pada pelayanan prima diwujudkan melalui kegiatan unit layanan. 8 (delapan) jenis kegiatan pelayanan tersebut yaitu: No Pelayanan Sasaran Mutu 1 Pelayanan HKI Selesai dalam 6 jam (tanda terima) 2 Pelayanan Remisi Pemberian Remisi Tepat Waktu 3 Pelayanan CB, CMB dan Usulan PB CB, CMB dan Usulan PB tepat waktu (paling lama 10 hari) 4 Pelayanan JDIH Kunjungan Tamu 130 orang/bln 5 Pelayanan Ijin Riset Selesai dalam 6 jam 6 Pelayanan Perpanjangan IK, ITAS & ITAP 7 Pelayanan Penggantian Paspor Hilang 8 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Selesai dalam 3 hari Selesai dalam 3 hari Kasus selesai dalam 1 bulan 3 4. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia serta kegiatankegiatan bidang Hak Asasi Manusia seperti peningkatan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia, Implementasi/Pelaksanakan RANHAM, diseminasi Hak Asasi Manusia dan pengolahan data informasi Hak Asasi Manusia; 5. Peningkatan budaya hukum dengan membangun budaya hukum menuju masyarakat cerdas hukum dan Hak Asasi Manusia melalui ceramah penyuluhan hukum terpadu, konsultasi dan bantuan hukum; 6. Pembentukan hukum melalui legal drafter, pelayanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Program Legislasi Daerah, sosialisasi perundangundangan, fokus grup diskusi, penelitian hukum, pengkajian hukum, peta permasalahan hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 7. Penegakan hukum dengan indikator nihil pelarian, nihil kerusuhan atau pemberontakan, bebas peredaran uang dan transparansi pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Implementasi SDP, Transparansi pelayanan di UPT Pemasyarakatan dengan membuka pengaduan masyarakat secara online sms Divisi Pemasyarakatan (sms gateway), dan penguatan forum DILKUMJAKPOL (Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kementerian Hukum dan HAM DIY dan Kepolisian Daerah DIY) di Daerah Istimewa Yogyakarta; 8. Penegakan Hukum HKI melalui pemantauan pelanggaran HKI dimana sasarannya warnet, restauran, karaoke, mall, hotelhotel yang dilakukan oleh PPNS HKI dan Tim Pemantauan Pelanggaran HKI. Indikator keberhasilannya masyarakat paham akan HKI dan masyarakat tidak melanggar HKI; 4 9. Peningkatan pelayanan di bidang Keimigrasian dengan indikator pelayanan pembuatan paspor dapat selesai dalam 3 (tiga) hari, ditekannya pungutan liar; 10. Peningkatan kinerja dan kompetensi SDM dalam menyikapi ekspetasi pelayanan publik; 11. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta maupun mengikutsertakan pegawaipegawai ke diklatdiklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kegiatan Diklat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Diklat Kesamaptaan, Diklat PDP, Diklat Pengelola Keuangan, Diklat Perencanaan anggaran, Bimtek, serta pegawaipegawai Kanwil yang mengikuti Diklat pada BPSDM antara lain Diklat Suncang, beberapa Diklat Elearning, dan yang lainnya; 12. Kegiatan dukungan manajemen untuk memperlancar operasional perkantoran meliputi kegiatan penggajian, pemeliharaan perkantoran baik gedung maupun peralatan dan mesin, kepegawaian, serta ketatausahaan, serta kegiatan inovasi yang telah mendapat pengakuan dengan memperoleh penghargaan. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY secara garis besar telah melaksanakan berbagai kegiatan selama periodesasi Januari s/d Maret 2016 atau pada triwulan I. Berikut ini beberapa kegiatan penting yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja utama Kanwil Kemenkumham DIY, antara lain: 1. Upacara deklarasi janji kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham DIY, 5 dilaksanakan pada Senin, 4 Januari 2016; 2. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2016; 3. Peringatan HUT Imigrasi ke66, tanggal 25 Januari 2016 yang dipusatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta; 4. Melaksanakan penyuluhan hukum serentak, dengan tema MEA dan bantuan hukum di wilayah DIY, pada tanggal 28 Januari 2016; 5. Memberikan pengarahan bagi petugas Pemasyarakatan dalam rangka tertib keamanan dan ketertiban pada tanggal 29 Januari 2016 di Lapas Sleman dan Lapas Narkotika; 6. Memberikan pengarahan bagi petugas Pemasyarakatan dalam rangka tertib keamanan dan ketertiban pada tanggal 1 Februari 2016 di Rutan Wates; 7. Memberikan pengarahan bagi petugas Pemasyarakatan dalam rangka tertib keamanan dan ketertiban pada tanggal 5 Februari 2016 di Rutan Bantul; 8. Audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, tanggal 19 Februari 2016; 9. Melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM tentang ABH di Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2016; 10. Melaksanakan kegiatan rakor penyusunan anggaran jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, tanggal 2 Maret 2016; 11. Melaksanakan kegiatan sosialisasi paspor haji di hotel Sheraton, Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2016; 12. Menerima kunjungan dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pada tanggal 8 Maret 2016; 6 13. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, 10 Maret 2016; 14. Melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka tertib keamanan dan ketertiban pada tanggal 10 maret 2016 di Rutan Bantul; 15. Mengadakan tanda tangan MoU dengan OBH terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, 15 Maret 2016; 16. Sosialisasi dan koordinasi perihal aplikasi pelaporan orang asing secara online (APOA online) tanggal 15 Maret 2016; 17. Menerima kunjungan dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Wakil Kapolda DIY, pada tanggal 15 Maret 2016; 18. Melaksanakan kegiatan tes urine pegawai Lapas Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2016; 19. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis aplikasi OBH, tanggal 23 Maret 2016; 20. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan IKM bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan UPT; 21. Melaksanakan kegiatan tes urine di Rutan Wonosari 24 Marat 2016, Lapas Yogyakarta, dan Rutan Yogyakarta tanggal 29 Maret 2016; 22. Sosialisasi perihal penerbitan paspor dan ijin tinggal; 23. Sosialisasi dan koordinasi perihal kerjasama, sinergitas dengan pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat serta penduduk di wilayah pesisir perihal pengamanan wilayah pesisir dari infiltrasi asing dan penanganan awal terhadap kedatangan imigran ilegal dari laut; 7 KEGIATAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY TRIWULAN I TAHUN 2016 DALAM GAMBAR 8 9 10 II. Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan triwulan I ini mempunyai maksud untuk melakukan pemantauan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada kurun waktu Januari s/d Maret 2016.Selanjutnya, kegiatan pengumpulan data bermaksud untuk melakukan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, penyusunan laporan triwulan I tahun 2016 ini untuk memastikan, mengendalikan, serta mengukur sejauh mana keserasian pelaksanaan program dan kegiatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, proses pelaksanaan program dan kegiatan akan tetap berjalan baik sesuai dengan rencana. Urgensinya ialah, apabila ditemukan halhal yang tidak sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran awal, maka dapat segera diambil tindakan dalam rangka perbaikan demi capaian kinerja terbaik. III. Ruang Lingkup Ruang Lingkup dari penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan I tahun 2016 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah ini merupakan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan selama bulan Januari s/d Maret Laporan Kegiatan Triwulan I tahun 2016 ini terdiri dari kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan dari seluruh Divisi, yakni terdiri dari kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kegiatan Divisi Pemasyarakatan, kegiatan Divisi Keimigrasian, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 IV. Dasar Dasar hukum penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan I tahun 2016 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenkumham Tahun ; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Permenpan dan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 12 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. PELAKSANAAN KEGIATAN I. Divisi Administrasi Divisi Administrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk merealisasikan pelaksanaan tugas tersebut, Divisi Administrasi terdiri dari dua bagian, yang selama Januari s/d Maret 2016 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Bagian Umum 1. Sub Bagian Kepegawaian dan TU Berikut ini ialah laporan pelaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, dan pengelolaan urusan kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan TU dalam periode Januari s/d Maret 2016 sebagai berikut. 1.2 Pendahuluan Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha (TU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan administrasi kepegawaian, yang meliputi kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pendayagunaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan kepegawaian. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, dan pengelolaan urusan kepegawaian. 13 1.3 Pelaksanaan Kegiatan No Kegiatan Ket Kegiatan Penyelesaian Persuratan Januari Total Surat Dinas Masuk 664 surat 2 Total Surat Dinas Keluar 514 surat 3 Surat Dinas Kepegawaian dan TU 98 surat (lampiran I) Kegiatan Penyelesaian Persuratan Februari Total Surat Dinas Masuk 542 surat 2 Total Surat Dinas Keluar 668 surat 3 Surat Dinas Kepegawaian dan TU 242 surat (lampiran I) Kegiatan Penyelesaian Persuratan Maret Total Surat Dinas Masuk 522 surat 2 Total Surat Dinas Keluar 514 surat 3 Surat Dinas Kepegawaian dan TU 103 surat (lampiran I) KegiatanPengelolaan/Pengkoordinasian/Pelaksanaan/Pengawasan kegiatan pada sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Januari s/d Maret No Kegiatan Waktu Peserta 1. Pelantikan JFT Penyuluh Hukum Muda dan Madya 22 Januari Validasi dokumen EPUPNS bagi 1 s/d 31 pegawai yang mengalami Maret 2016 perubahan data 3. Sosialisasi kegiatan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) Tahun Pengusulan kenaikan pangkat regular dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa 10 Maret 2016 Januari 2016 Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis 14 Yogyakarta 5. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan (SIPER) 6. Grand Launching Aplikasi SIMPEG NEW 015 Kemenkumham 21 s/d 31 Maret Maret 2016 Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis 1.4 Hasil yang Dicapai No Hasil yang Dicapai 1. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia dalam bidang penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Tersedianya data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. 3. Tersedianya Informasi sebagai petunjuk yang akurat dan valid bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatannya 4. Terpenuhinya administrasi kepangkatan yang tertib dan tepat waktu 5. Terciptanya Sistem Pengelolaan Persuratan yang lebih sistematis, akurat, efisien, dan dapat diandalkan 6. Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang valid yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian pegawai sehingga prinsip the right man in the right place and the right timedapat terwujud 7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dalam menunjang tupoksinya 8. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efisien dan efektif 15 1.5 Masalah dan Solusinya Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Kepegawaian dan TU triwulan I tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 2.1 Pendahuluan Dalam rangka melaksanakan tugas melakukan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan telah melaksanakan kegiatan fasilitatif guna ermendukung berbagai kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. 2.2 Pelaksanaan Kegiatan 1. Melaksanakan pendampingan laporan keuangan tingkat satker dan wilayah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY sejajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY di Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY tanggal 1922 Januari 2016; 2. Mengikuti kegiatan rekonsiliasi nasional di Bandung tanggal 912 Februari 2016; 3. Kegiatan senam pagi yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY setiap Jumat setelah apel pagi; 4. Melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran setiap bulan; 5. Pengajuan dan pembayaran SPM UP, GU, dan LS; 16 6. Terlaksananya Revisi POK 1 DIPA Awal kode satker , , , , , , , , , ; 7. Terlaksananya Revisi POK 2 DIPA Awal Sekretariat Jenderal; 8. Penyelesaian SKP Tahun 2016 sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 9. Penyelesaian Penilaian Prestasi Kinerja (DP3) Tahun 2015 sub bagian Keuangan dan Perlengkapan; 10. Penyelesaian Usulan Anggaran (RKAKL) Tahun 2017 DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke PPL; 11. Menghadiri Sosialisasi Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2016 dari Kanwil Ditjend Perbendaharaan Prov. Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2016; 12. Menyusun permintaan dan laporan pertangggungjawaban tunjangan kinerja bulan Januari s/d Maret 2016; 13. Pembayaran gaji pegawai bulan Januari s/d Maret 2016; 14. Pembayaran uang makan pegawai bulan Januari dan Februari 2016; 15. Pembayaran uang lembur; 16. Penerimaan PNBP wisma tamu dan sewa rumah dinas dari bulan Januari s/d Maret 2016; 17. Penyetoran PNBP wisma tamu dan sewa rumah dinas dari bulan Januari s/d Maret 2016; 18. Pelaksanaan monitoring Barang Milik Negara (BMN) tanggal 2831 Maret 2016; 17 19. Mengikuti Bimtek BMN tanggal 2124 Maret 2016 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta; 20. Melakukan rekonsiliasi BMN tingkat wilayah di KPKNL Semarang; 21. Melakukan pengecekan Laporan Pertanggungjawaban dan kuitansi serta verifikasi SPM; 22. Pelaksanaan rehab rumahdinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY di Jalan Sunaryo No.6 Kotabaru Yogyakarta; 23. Pelaksanaan pemeliharaan gedung dan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 2.3 Hasil yang Dicapai 1. Laporan Keuangan Tahun 2015 satker dan wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY unaudited (DIPA SEKJEN); 2. Laporan Keuangan Tahun 2015 satker dan wilayah Kanwil Kementerian Huku
