Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Dinamika Demokrasi Di Korea Selatan Dan Peran Masyarakat Sipil Dalam Membangun Demokrasi: Studi Transisi Pemerintahan Park Chung Hee.

Dinamika Demokrasi di Korea Selatan dan Peran Masyarakat Sipil dalam membangun Demokrasi: Studi Transisi Pemerintahan Park Chung Hee Ulta Levenia BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Park

   EMBED

  • Rating

  • Date

    May 2018
  • Size

    360.2KB
  • Views

    8,678
  • Categories


Share

Transcript

Dinamika Demokrasi di Korea Selatan dan Peran Masyarakat Sipil dalam membangun Demokrasi: Studi Transisi Pemerintahan Park Chung Hee Ulta Levenia BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Park Chung Hee merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Korea Selatan. Ia merupakan peletak dasar pembangunan ekonomi Korea Selatan. Namun sisi lain yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana seorang pemimpin yang berhasil memajukan ekonomi suatu negara harus jatuh oleh masyarakatnya yang menginginkan demokrasi. Rezim militer di Korea mulai muncul setelah terjadinya kudeta militer oleh Mayor Jenderal Park Chung Hee dibantu rekannya Kolonel Kim Jong Pil pada tanggal 16 Mei 1961, terhadap pemerintahan sipil Yun Po Son yang juga telah bersama-sama militer menjatuhkan pemerintahan Syngman Rhee yang terkenal korup dan otoriter. Setelah kudeta, sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politiknya, Park mengkonsentrasikan semua kekuatan sosial, politik, dan ekonominya di bawah komandonya. Sebagai mantan militer Presiden Park tertarik untuk menciptakan stabilitas, membangun perekonomian, dan memperkuat pertahanan nasional. Ia tidak mengenal prinsip-prinsip demokrasi atau cara hidup demokrasi. Menurutnya cara demokrasi tidak hanya akan membawa kemajuan ekonomi yang lamban tetapi juga pemisahan sosial dan memperlemah pertahanan nasional. Baginya yang berlaku adalah demokrasi terbatas, membatasi kebebasan sipil, kebebasan bicara dan pers. Ia sangat dekat dengan birokratisme dan kepemimpinan militer ala Jepang pada periode Meiji, yang di bawah kepemimpinan militer yang kuat mendorong modernisasi ekonomi dan pembangunan militer melalui ideologi ishin atau revitalisasi 1. Park Chung-hee membuat pemerintahannya bertumpu pada kekuatan yang berasal dari militer, birokrat, dan teknokrat. Oleh karena itu rezim Korea Selatan di bawah Park Chung-hee disebut Rezim Otoriter Birokratis. Presiden Park termasuk salah seorang peletak dasar strong military-dominated government di Asia. Hal tersebut membuat para mahasiswa geram dengan pemerintahannya yang otoriter dan banyak mengatur kehidupan mahasiswa. Dengan dalih mengamankan negara dari demonstrasidemonstrasi oleh mahasiswa, presiden dengan dukungan militer mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang, membubarkan Majelis Nasional, menutup semua universitas yang menjadi basis demonstrasi, melarang semua kegiatan politik. Disisi lain seperti kita ketahui bahwa ekonomi pasar yang di jalankan oleh Chung-Hee menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat. Inilah awal dari perlawanan masyarakat sipil yang digerakkan oleh para mahasiswa sehingga berhasil menjatuhkan rezim Park Chung-Hee. Kerangka Teori Teori revolusi Skocpol memiliki beberapa poin penting, pertama, bahwa Skocpol melihat revolusi secara struktural, dalam arti hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Skocpol juga mementingkan hubungan antara aktor dan revolusi, mengutip Eric Hibsbawm bahwa pentingnya bukti peran actor dalam revolusi tak berarti bahwa mereka juga adalah pelaku, pencipta dan perencananya. 2 Argumen ini didasarkan Skocpol dengan revolusi yang terjadi pada tiga negara yaitu Prancis, Rusia dan China. Sztompka menyimpulkan dari kasus pada tiga negara tersebut Skocpol menemukan tiga poin utama dinamika revolusi, pertama, ditandai dengan adanya kehancuran struktural pada sistem politik, ekonomi dan ekonomi. Kedua, krisis rezim membuka peluang pemberontakan petani dan atau buruh perkotaan. Tema revolusi utama pada tahap ketiga ini merupakan perubahan sistem politik dengan konsolidasi ulang, rekonstruksi sistem politik, hingga pembentukan sistem pemerintahan baru. 3 Selain perspektif struktural di atas, poin kedua Skocpol dalam teori revolusinya adalah hubungan internasional negara. menurut Skocpol selain kondisi struktur otonomi negara, revolusi juga disebabkan oleh posisi negara terhadap hubungan luar negerinya. Semakin terbuka negara 1 Andrew C. Nahm, Introduction to Korean History and Culture, (Seoul: Hollym International, 1993), hlm Piotr Sztompka. The Sociology of Change. Jakarta:Prenada, Hlm:18 3 Ibid dengan hubungan internasional, kemungkinan akan revolusi semakin besar, seperti revolusi industri di Inggris yang menimbulkan efek domino terhadap negara tetangga yang memiliki hubungan dinamis dengan Inggris. Konflik yang menghasilkan revolusi sudah dibentuk dengan kuat dan dibatasi oleh sosial ekonomi dan keadaan internasional. 4 4 Lihat Theda Skocpol States and Social Revolution: A ComparativeAnalysis of France, Russia, and China. CambridgeUniversity Press. Hlm: 17 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka makalah ini melihat bahwa proses demokratisasi di Korea Selatan berlangsung setelah runtuhnya rezim Park Chung Hee yang berkuasa secara otoriter. Kemudian pertanyaan utama yang diangkat adalah bagaimana transisi perubahan pemerintahan Korea Selatan pada masa sebelum, saat, dan sesudah Park Chung Hee berkuasa, dan bagaimana peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi di Korea Selatan. BAB II PEMBAHASAN Korea Selatan Masa Pasca Kemerdekaan Sebelum memasuki pembahasan mengenai Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Chung Hee, penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi Korea Selatan sebelum era Park Cung Hee. Korea Selatan sempat berada di bawah kekuasaan Jepang diawal abad ke-20 atau lebih tepatnya sejak tahun 1910 hingga tahun Setelah itu, Korea Selatan berada di bawah kekuasaan militer Amerika Serikat selama tiga tahun, yaitu sejak 1945 hingga Korea Selatan baru meraih kemerdekaan secara utuh pada 15 Agustus Setelah merdeka, Korea Selatan yang pada saat itu masih bernama Republik Korea memulai perjalanan mereka di bawah kepemimpinan Syngman Rhee atau yang biasa disebut dengan The First Republic atau Republik Pertama. Syngman merupakan mantan seorang jurnalis dan editor dalam sebuah koran berbahasa Inggris di Korea. Ia juga sempat masuk penjara akibat aktivitasnya yang mendukung anti-pemerintah ketika Korea masih berada di bawah kolonialisme Jepang 5. Pada saat pemerintahan Syngman, Korea Utara menyerang Korea Selatan sehingga menyebabkan terjadinya perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun sejak tahun 1950 hingga Akibat perang tersebut, banyak korban jiwa yang berjatuhan diantaranya lebih dari 10 juta keluarga di Korea terpisah, kerusakan fasilitas industri, serta kemiskinan yang semakin tidak terkendali 6. Namun di bawah kepemimpinan Syngman, kondisi di Korea Selatan saat itu bisa dibilang jauh dari demokrasi. Ia kerap melanggar Undang-Undang Dasar yang berlaku di Korea Selatan agar ia tetap bisa memegang pemerintahan Korea sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selain itu ia juga dianggap menggunakan konsep politik Machiavelis sehingga pergantian pemerintahan secara bebas dan damai tidak bisa tercipta di Korea sehingga ia bisa mempertahankan kekuasaannya. Apa yang dilakukan Syngman menimbulkan ketidakpuasan dari mahasiswa di Korea Selatan sehingga mereka melakukan revolusi mahasiswa yang berujung pada lengsernya 5 Ki-shik S. J. Hahn, Political Leadership in Korean Politics, dalam Soong Hoom Kil dan Chung-in Moon (ed.), Understanding Korean Politics: An Introduction, (New Yorl: State University of New York Press, 2001), hlm Mukhtasar Syamsuddin, Dinamika Korea dan Persoalan Politik di sekitarnya, dalam Mukhtasar Syamsuddin (ed.), Politik dan Pemerintahan Korea, (Yogyakarta: INAKOS, 2010), hlm. 4. Syngman sebagai Presiden Korea Selatan pada 19 April Saat itu lebih dari 100,000 masyarakat Korea yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil berdemi untuk menurunkan Syngman. Demonstrasi tersebut setidaknya menewaskan 125 korban jiwa dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Demonstrasi tersebut seringkali disebut dengan The Righteous Uprising of April 19 atau The 4.19 Students Uprising 7. Setelah jatuhnya Rhee Syngman dari Partai Liberal, pemerintahan di Korea dikuasai oleh Partai Demokrasi. Dengan bergantinya pemerintahan tersebut, saat itu pemerintahan Korea yang baru sangat lekat dengan kekuatan sipil. Korea Selatan saat itu dipimpin oleh Chang Myon sebagai seorang Perdana Menteri dan menandai dimulainya era The Second Republic atau Republik Kedua. Selama berlangsungnya Republik Kedua, beberapa langkah politik yang mereka ambil dianggap hanya sebatas memperjuangkan pergantian kekuasaan dari Rhee Syngman yang sangat anti-demokrasi menjadi pemerintahan yang lebih demokratis. Permasalahan lain seperti persoalan di semenanjung Korea, hubungan luar negeri, dan masalah kelas di Korea tidak menjadi perhatian utama dari Chang Myon dan beberapa tokoh dari Partai Demokrat. Akibatnya kondisi yang terjadi di Korea Selatan saat itu semakin memanas dan menyebabkan terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung Hee. Walapun demikian, Republik Kedua dianggap telah berhasil menjalankan sistem parlementer dan sistem pemerintahan lokal yang demoratis serta mengurangi organisasi-organisasi yang melanggar hak asasi manusia di Korea. Sehingga Republik Kedua dianggap telah mencoba untuk memperluas partisipasi dan kebebasan politik masyarakat Korea 8. Korea Selatan di bawah Rezim Park Chung Hee Park Chung Hee merupakan presiden Korea Selatan ketiga dan merupakan presiden terlama yang pernah memimpin Korea Selatan. Park memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1961, melawan pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh YunPosun atau YunBo-seon. Park memanfaatkan keadaan yang masih kacau akibat penurunan dengan paksa presiden SyngmanRhee, dan digantikan oleh YunPosun yang merupakan aktivis politik hingga 7 John Kie-chiang Oh, Korean Politics: the Quest for Democratization and Economic Development, (New York, Cornell University Press, 1999), hlm Mukhtasar Syamsuddin, Op. Cit, hlm. 32. Maret Akhirnya pada 1962 Park menggantikan posisi YunPosun sebagai kepala pemerintahan dan resmi menjadi presiden. Pada awalnya Park mencapai kursi presiden tanpa disokong dari partai politik manapun. Awal pemerintahannya, Park berjanji bahwa akan menjalankan negara sebagai wakil dari warga sipil. 9 Hal ini dinilai karena Park ingin memperoleh legitimasi dari masyarakat sebagai presiden baru Korea Selatan yang berasal dari masyarakat sipil, berhubung Park merupakan orang yang berpengaruh dalam militer dan ketika kudeta. Ini berguna secara politik agar Park tidak terlihat sebagai tokoh yang hanya mengambil kesempatan ketika keadaan pemerintah yang kacau. Pada tahun 1963, yaitu setahun setelah Park memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan sebagai presiden, Park menjadi bagian dari DemocraticRepublicanParty (DRP). DRP sendiri diketuai oleh Kim Jong Pil yang merupakan tokoh penting dalam kudeta yang dilakukan oleh militer pada tahun Hal ini membuktikan bahwa Park mengingkari janjinya sebagai wakil dari masyarakat sipil sebagaimana janjinya di awal pemerintahan. Park tidak bisa dan tidak akan membuat dirinya keluar dari lingkup militer, karena melalui militerlah Park memperoleh kekuasaan. Ini juga mempengaruhi parlemen yang mana diisi oleh para anggota militer yang bergabung dalam DRP. Sehingga bisa disebut bahwa pemerintahan Park merupakan pemerintahan militer. Anggota DRP terdiri dari mayoritas militer maupun bekas anggota militer. Komposisi tersebut mempengarui tokoh kunci yang akan mengisi kabinet pemerintahan Park. Komposisi Anggota Democratic Republican Party, Masa Pemerintahan Park 11 Occupation Number Occupation Number Military 20 Bureaucracy 7 Education 13 Law 4 Politics 8 Banking 2 Press 7 Artist 1 Commerce 7 Total 70 9 Park, Kisung MilitaryAuthoritarianRegimesand Economic Development: The Rok s Economic TakeOffUnder Park Chung Hee. Thesis, Monterey California. Hal: Ibid 11 David Chamberlin Cole and Princeton N. Lyman, Korean Development; the Interplay of Politics and Economics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971): 35. Kabinet masa pemerintahan Park Chung Hee 12 Departement Name Rank The President of the Republic Park Chung-hee General, Army Presidential Secretariat Senior Secretaries (Political Kim Sang Book Lt. General, Army Affairs) Civil Affairs Yu Song Won Brig. General, Army PUblic Information Kang Sang Uk Brig. General, Army Protocol Cho Sang Ho Colonel, Army general Affairs Kim Won Hui Brig. General, Army central Intelligence Agency Director Kim Kye Won Lt. General, Army the prime Minister Chung Il Gwon General, Army The Minister of Defense Chung NaeHyok Lt. General, Army The Minister of Home Affairs Park Kyong Won Lt. General, Army The Minister of Construction Yi Han Rim Lt. General, Army The Minister of Transportation Paik Son Yop General, Army The Minister of Agriculture and Forestry Cho Si Hyong Maj. General, Army The Chairman, Committee of Agriculture and Forestry Yi Chong Gun Brig. General, Army The Chairman, Committee on Commerce and Industry, Kil Chong Sik Colonel, Army The National Assambly The Chairman, Committee of Foreign Affairs, The Cha Chi Chol Army National Assambly The Chairman, Committee on Home Affairs, The Yi Sang Mu Colonel, Army National Assambly The Chairman, Judiciary Committee, The National No Chee Pil Brig. General, Army Assambly The Chairman, Committee on National Defense, The Min PyongHwon Lt. General, Army National Assambly The Chairman, Committe on Steering and Planning, The National Asambly Yi PyongWhi Colonel, Army Selanjutnya, Park berkuasa secara otoriter dengan mengurangi kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan dalam berekspresi. Hingga pada suatu titik pemerintahan otoriter Park 12 Se-Jin, Kim. The Politics of Military Revolution in Korea (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971): mengatur bagaimana cara berpakaian dan gaya hidup masyarakat Korea Selatan. Sebagai tambahan, Park juga mengurangi aktivitas politik dari partai politik melalui hukum partai politik. 13 Pemerintahan diktator Park ini berlangsung dengan banyak aksi protes dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan agen penggerak demokrasi di Korea Selatan, presiden pertama SyngmannRhee, digulingkan oleh mahasiswa karena membangun pemerintahan yang tidak demokratis. Menyadari mahasiswa merupakan agen yang membahayakan pemerintahan Park, dengan otoriter Park melakukan invasi militer ke dalam universitas. Hal ini ditandakan dengan penjagaan yang ketat oleh militer semua universitas yang terdapat di Seoul, sebagai ibu kota negara dan pusat administrasi negara. Keadaan ini membuat mahasiswa merasa tertekan dan melakukan perlawanan yang puncaknya terjadi pada 1972, bersamaan dengan revitalisasi konstitusi yang dilakukan sepihak oleh Park. Namun perlawanan mahasiswa tidak cukup untuk menghadapi pemerintahan otoriter Park yang didukung oleh militer, sehingga sebanyak 2200 mahasiswa ditangkap akibat perlawanan tersebut. Seiring dengan gejolak politik, di sisi lain, pada masa pemerintahan Park, keadaan ekonomi Korea Selatan mulai membaik, namun hal ini bagaikan pedang bermata dua. Keadaan ekonomi yang fokus dalam meningkatkan ekspor mengharuskan setiap masyarakat bekerja dengan keras dan dieksploitasi. Keadaan eksploitasi yang parah mencapai puncaknya dengan dikenal momentum ChunTaeI llselfimmotation pada tahun 1970, Chun yang merupakan pekerja di bawah umur melakukan bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang menyebabkan eksploitasi pekerja. Peristiwa ini menandakan bahwa pemerintahan Park yang berfokus akan ekonomi pasar mengakibatkan kesengsaraan terhadap masyarakat. Seringnya terjadi perlawanan oleh mahasiswa, memberikan dampak yang tidak baik di dalam tubuh pemerintahan Park. Ini disebabkan karena militer tidak mampu lagi untuk selalu menjadi tameng yang melindungi pemerintahan yang otoriter, di sisi lain juga pengaruh akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka mata masyarakat akan bagaimana pemerintahan yang demokratis seharusnya berkuasa. Pada tahun 1979 tepatnya 26 Oktober, dalam suatu pertemuan dengan petinggi KCIA. Park dibunuh dengan satu tembakan mengenai kepala oleh seorang penembak jitu, namun hingga saat ini masih banyak kontroversi mengenai kematian dan motif pembunuhan Park. 13 Haggard, Kim dan Moon. The TransitiontoExport-LedGrowthin South Korea: Hal: :858 Korea Selatan Setelah Kepemimpinan Park Chung Hee Pembunuhan Park Chung Hee merupakan hasil dari tabrakan yang tak terelakkan dari rezim Park sebegai represi dengan gerakan demokratisasi sebagai perlawanan yang didahului dengan konfrontasi dan meningkatnya ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Namun pembunuhan ini juga menimbulkan harapan untuk demokratisasi Korea. Harapan ini melambung tinggi dengan adanya Spring of Seoul, yaitu periode demokratisasi di Korea Selatan dari tanggal 26 Oktober Mei Untuk memenuhi tuntutan agar merealisasikan demokrasi secepatnya maka perlu dibuat jadwal transisi yang transparan dan cepat. Hal ini membutuhkan amandemen undang-undang tentang warga negara dalam pemerintahan. Selain itu peran mahasiswa yang menekan untuk dilakukannya proses demokrasi yang cepat juga sangat berpengaruh. Setelah tewasnya Park Chung-Hee maka pemerintahan diambil oleh neo-military yang dipresideni oleh Choi Gyu Ha pada tanggal 17 Mei Namun tekanan militer terhadap protestor pemerintahan membuat masyarakat geram dan marah sehingga melakukan pergerakan. Kemudian muncullah Gwangju Popular yang membuat neo military memaksa memilih pemimpin mereka, Chun Doo Hwan melaluli Yushin Konstitusi. Neo military lalu membuat kebijakan yang membatasi demokrasi di Korea Selatan seperti menghapus politisi yang mengkritik mereka dan membuat program wajib militer yang sangat keras sehingga menimbulkan korban jiwa karena pelatihannya. Melihat kondisi masyarakat yang tidak mendukung dan menghambat legitimasi mereka, maka rezim Chun melakukan apa yang dinamakan Kebijakan untuk mengurangi penindasan dimana mereka kembali mengizinkan anak2 untuk bersekolah dan mengembalikan jabatan profesor ke posisinya semula. Kebijakan ini berhasil menstabilkan pemerintahan mereka. Disisi lain kebijakan ini membuat mahasiswa semakin berani untuk menentang rezim Chun dan memmemicu munculnya gerakan-gerakan baru seperti gerakan buruh dan gerakan pekerja. Tahun 1984 gerakan ini tumbuh dengan eksplosif disetiap sektor kegiatan rakyat Korea yang berlanjut pada tahun 1985 yang merupakan peristiwa penting dalam demokrasi Korea dimana munculnya partai demokrasi Korea baru sebagai oposisi pertama pemerintahan. BAB III KESIMPULAN Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas, Korea Selatan sudah seringkali mengalami dinamika kepemimpinan demokratis sepanjang sejarahnya. Walaupun demikian, sistem pemerintahan yang otoriter juga pernah mewarnai pemerintahan di Korea Selatan lewat Syngmann Rhee dan juga Park Chung Hee. Dari kedua pemerintahan tersebut, keduanya bisa dibilang jatuh akibat gerakan masyarakat sipil yang pada saat itu dilakukan oleh mahasiswa yang menginginkan pemerintahan yang demokratis. Pada saat pemerintahan Syngmann Rhee, ia berhasil dijatuhkan setelah mahasiswa melakukan demonstrasi pada tahun Sedangkan pada saat pemerintahan Park Chung Hee, sebelum ia tewas akibat ditembak saat menghadiri pertemuan KCIA, banyak terdapat tekanan dari mahasiswa yang menginginkan ia untuk mundur terlebih setelah adanya kejadian tewasnya salah seorang pekerja sebagai bentuk protes dari kebijakan eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh Park. Sehingga dapat disimpulkan jika masyarakat sipil memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan demokrasi di Korea Selatan. Hal tersebut ditunjukkan lewat peranan mereka yang bisa dibilang berhasil menjatuhkan pemerintahan otoriter dari Syngmann Rhee dan Park Chung Hee dimana selepas pemerintahan Rhee, Korea Selatan dipimpin oleh pemerintahan yang berbasis kekuatan sipil dan munculnya gerakan pekerja serta kemunculan partai demokrasi Korea yang baru selepas pemerintahan dari Park Chung Hee. Daftar Pustaka Cole, D. C. dan Lyman, P. N., 1971, Korean Development; the Interplay of Politics and Economics Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Haggard, Kim dan Moon., The Transition to Export-Led G