Transcript
UJIAN AKHIR SEMESTER PEREKONOMIAN INDONESIA “PERAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA” 1 | Page BAB I PENDAHULUAN Struktur perekonomian dunia terus mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis sumber daya alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya telah melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Kehadiran gelombang ekonomi kreatif kini sudah menjadi kenyataan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri kreatif telah banyak dikembangkan di muka bumi ini. Bahkan, ekonomi kreatif yang dipresentasikan melalui industri kreatif yang bermodalkan ide-ide kreatif, talenta dan keterampilan serta ide-ide terbarukan, telah menjadi penopang perekonomian suatu negara. Kontribusi positif dari keberadaan industri kreatif terhadap posisi perekonomian nasional juga telah dirasakan Indonesia. Di Indonesia sendiri ekonomi kreatif menyumbang Rp 574 triliun atau berkontribusi 7% terhadap produk ekonomi bruto tahun 2012. Pencapaian ini meningkat 21,35% dibanding tahun 2010 yang sebesar 473 triliun. Sumbangan ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional bisa dibilang sangat signifikan hal ini bisa dilihat dari kontribusinya terhadap produk nasional bruto yang terbesar ke lima. Lebih besar dari sektor keuangan, real estate, dan jasa keuangan (555 triliun atau 6,7%), sektor pengangkutan dan komunikasi (542 triliun atau 6,5%), dan sektor listrik, gas, dan air bersih (62,13 triliun atau 0,7%). Melihat besarnya kontribusi dan potensi yang masih bisa dikembangkan dari ekonomi kreatif maka sudah seharusnyalah pemerintah menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin ikut aktif dalam ekonomi kreatif ini. 2 | Page BAB II PEMBAHASAN Dalam menghadapi era ekonomi kreatif ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terbitnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menyambut era ekonomi kreatif adalah mempersiapkan landasan hukumnya. Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini memuat instruksi Presiden kepada para menteri, kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini. Dalam Instruksi Presiden ini juga memuat 14 jenis ekonomi kreatif yang harus didukung pengembangannya yaitu: 1) periklanan; 2) arsitektur; 3) pasar seni dan barang antik; 4) kerajinan; 5) desain; 6) fashion (mode); 7) film, video, dan fotografi; 8) permainan interaktif; 9) musik; 10) seni pertunjukan; 11) penerbitan dan percetakan; 3 | Page 12) layanan komputer dan piranti lunak; 13) radio dan televisi; dan 14) riset dan pengembangan. Selain itu dalam Instruksi Presiden ini juga memuat perintah untuk membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 dan pelaksanaan program Tahun Indonesia Kreatif 2009. Tim ini wajib melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden. 2. Pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara resmi telah terbentuk pada tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenparekraf memiliki 4 misi utama, yaitu: 1) Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; 2) mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; 3) mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; dan 4) menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, Kemenparekraf akan mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokkan menjadi 9 kelompok Introduksi sektor ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, yaitu:
