Transcript
MPKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi4/23/2015©HN 20151 Kekuasaan, Kewenangan, Tindakan dan Produkm n s ras egara ( Pemerintah ) Harsanto Nursadi© 4/23/20151©HN 2015 Rule of law ‐ Rechtstaat Rule of law ‐ Wade AV Dicey (1885) Julius Stahl (1878) The absolute predominance of law ( supremasi hukum ) Mengakui dan melindungi hak asasi manusia Tindakan pemerintah harusmenurut hukum Pemerintah harus berdasar ©HN 2015 ( kesetaraan hukum ) The concept according to which the Constitution is the result of the recognition of the individual rights by judges Penye enggaraan negara harus berdasarkan atas teori trias politica Pemerintah harusberdasarkan atas UU ( wetmatigbestuur ) perundangan dan membatasikekuasaan diskresiSengketa keabsahan tindakanpemerintah melalui pengadilanyang murni independen darieksekutif (Konstitusi adalahakibat/konsekuensi daripengakuan hak ‐ hakndividu olehhakim/pengadilan Adanya peradilanadministrasi ( droit administratief ) Adanya keseimbangan antarapemerintah denganwarganegaraTidak seorangpun dihukumkecuali atas kejahatan yang ditegaskan oleh undang ‐ undang 4/23/20152 MPKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi4/23/2015©HN 20152 John Locke (Distribution of Power) (1632-1704)Montesquieu (Trias Politika) Van Vollenhoven (Catur Praja) A.M. Donner (Dwi praja)(1688-1755) Eksekutif (termasukyudikatif) Eksekutif (Pemerintahan, termasuk Bestuur ( Pemerintahan ) Tujuan yang akandicapai ( Policy Making ) ©HN 2015 Legislatif (pembuatanUU) Federatif Legislatif (Pembuatan UU dalam artiformal) Yudikatif Politie (Keamanan/Ketertiban) Jutitie Pelaksanaan untuk mencapai tujuan (Policy Executing ) (hubungankerjasama) (Peradilan) era an Regeling (PembuatanUU dalam artiformal) 4/23/20153 UUD 1945UUNRI 1945 Penguasa Lembaga Penguasa Lembaga Penguasa Negara ©HN 2015 Kosntitutif MPR Konstitutif MPRLegislatif Presiden + DPR Legislatif DPR, DPD + PresidenEksekutif Presiden (Pemerintah) Eksekutif PresidenAdministratif Administrator Negara (Presiden) Administratif Administrator Negara (Presiden)Militer Presiden Militer, Polisi PresidenYudikatif Mahkamah Agung Yudikatif MA, MK, KYKonsultatif DPA (DewanPertimbangan Agung) Konsultatif dihapusInspektif BEPEKA Inspektif BEPEKA 4/23/20154 MPKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi4/23/2015©HN 20153 BadanKonstitutif MPRBadan Legislatif DPR, DPD, Presiden Bertugas:1. Menegakkankedaulatandan UU2. Mengaturdan Mengurus jalannyanegara3. menegakkankesatuan , persatuannasionaldan teritorial4. Mengembangkankedaulatannasional fun si mene akkan fun si mene akkanAparat untuk mengurusdan menjalankan negarasebagaibadan politik danbadan usaha Administratif PEMERINTAHPresiden ©HN 2015 1. Administrasi Pemerintahana.Pengaturanb.Pengurusanc.Peradiland.Kepolisiane.Pembinaan masyarakat3. Adminsitasi Kerumahtanggaan Negaraa. rumah tangga intern1)Personel2)Keuangan3)Materiil4)pergedungan dan perumahan kedaulatan: AngkatanPerang ketertiban masy: KepolisianAdministrasiNegara .a.Pendaftaran/registrasib.Inventarisasic.Statistisasid.Pengarsipane.Dokumentasif. Legalisasig.Korespondensih.peristiwa. secara bisis1)diurus oleh dinas ‐ dinas2)diurus oleh lembaga ‐ lembaga3)diurus oleh BUMN/D 4. Administrasi pembangunana. BAPPENASb. BAPPEDAc. Proyek ‐ proyek 4/23/20155 HAN dalam Ilmu Hukum ã Subyek Hukum – Negara: diwakili oleh Pemerintah sebagai penyelenggaraharian Negara ©HN 2015 – Daerah: Kepala Daerah – Orang/Pejabat: Pejabat Tata Usaha Negara – Badan Hukum: Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata yang mendapat delegasi dalam menyelenggarakanurusan pemerintahan – Subyek Hukum dari HAN: Jabatan ã Obyek Hukum : Peraturan, Kebijakan, Kontrak Publikã Perbuatan Hukum Administrasi Negaraã Hubungan Hukum : Publik maupun perdataã Peristiwa Hukum : Pengaturan, Pembuatan KebijakanPublik, Perbuatan Perdata pemerintah 64/23/2015 MPKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi4/23/2015©HN 20154 Pengertian Hukum Administrasi Negara Prajudi, Safri, Damen: HAN adalah hukum yang mengatur Administrasi Negara dan yang dici takan oleh Administrasi ©HN 2015 Mengatur Administrasi NegaraMengatur: 1. kedalam/internal HAN HeteronomHAN Otonom 1. Kewenangan2. Kelembagaan3. Aparatur SipilNegara/SDM4. Aset/Keuan an mengatur Negara . n ar a m n s ras negara .5. Pembinaan danPengawasan diciptakan Melakukan tindakan administrasi negara( bestuur handelingen ) ã Badan Hukum Perdatadan/atau ã Orang/masy 74/23/2015 ã Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk mengambil Wewenang-Kewenangan ©HN 2015 keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan. (UU 30/2014, Ps 1 angka 5) ã Kewenangan Pemerintahan; Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik. (UU 30/2014, Ps 1 angka 6). 4/23/20158
