Transcript
KrsrvparAN KERJA Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penan ggulen ga n Kemiskina n Melafui Lembaga Keuan gan Penyedia Dana-Mikro l. LatarBelakang Setiap negara pasti menghadapi masalah pengangguran. Di negara berkembang, masalah pengangguran selalu disertai dengan masalah ketimpangan pendapatan di antara penduduk yang bekerja. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya senantiasa bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. (Penganggur terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka adalah proporsi dalam persen dari penganggur terbuka terhadap angkatan kerja.) Berdasarkan data BPS (lihat Tabel l), pada tahun 2001 pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,1 persen atau sekitar 5,8 juta orang, meningkat menjadi 9,6 persen atau sekitar 10,3 juta orang pada tahun 2003, dan terus meningkat menjadi 10,26 persen atau sekitar 10,9 juta orang pada tahun Masalah pengangguran ini apabila tidak diatasi akan menimbulkan berbagai dampak ikutan. Salah satu yang menonjol adalah lahirnya kemiskinan yang lebih disebabkan oleh ketidakmarnplran individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satr-r alasan munculnya kemiskinan adalah sedikitnya peluang pekerjaan bagi sekelompok individu. Di samping itlr, alasan lainnya adalah karena pekerjaan yang mereka laklrkan kurang memberikan pendapatan yang dapat menyokong kebutuhan dasar minimalnya. Dua alasan utama tersebut membuka wacana tentang penyediaan peh.rang kerja dengan taraf pendapatan yang memadai bagi kelompok penduduk atau individlr-individu yang berada dalam statlls menganggur terbr rka atau sudah bekerja namun berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Sebagai gambaran, jlrmlah pendlrduk miskin masih relatif tinggi terhadap jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2001jumlah pendudlrk miskin Indonesia mencapai 37,9 juta orang arau 18,41 persen, rahun 2003 rnencapai 37,4juta orang atau 17,42 persen, dan tahun 2004 mencapai PennNcoNneN Pev gaxc unan Lr/i.r i 0./,t x/ / o*/ - Dcs loo-i KrsrvparAN KERJA Tabel l. Penduduk P berumur l5 tahun ke atas menurut ienis kegiatan. 20tll-2005 lndikator Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Anqkatan keria Bekeria B Mencari keria Bukan anokatan keria Tingkat Partisipasi Angkatan 68,60 Keria (%) 67,76 67,55 68,02 Penqanqquran terbuka L Tingkat Pengangguran 8,10 9,06 9,86 10,26 Terbuka (%) Sumber: BPS (2005) 36,1 juta orang atau 16,6 persen. Kebanyakan penduduk miskin ini terdapat di perdesaan. Pada tahun 2004 penduduk miskin diperdesaan mencapai sekitar68,l persen dari seluruh jumlah penduduk miskin. Meningkatnya jumlah pengangguran dengan demikian akan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin, sehingga salah satu alternatif yang diberikan untuk mengurangijumlah penduduk miskin adalah memperkeciljumlah pengangguran. Dengan kata lain, memberikan peluang pekerjaan dengan pendapatan yang memadai bagi mereka yang menganggur. Lebih jauh lagi, lapangan pekerjaan formal terus menurun sejak tahun 2000-menurun sebesar lebih dari satu juta lapangan kerja pada tahun Pengurangan lapangan kerja di sektor formal ini pada umllmnya terjadi pada tenaga kerja yang low-skilled dan lebih miskin. Lapangan kerja di sektor informal pun meningkat, namun pada tahun 2003 hanya sebesar sekitar lapangan kerja. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang memiliki perlindungan sosial yang baik (pekerjaan formal) terus menurun dan digantikan oleh pekerjaan yang kurang produktif (pekerjaan informal) dan tanpa perlindungan sosial. Berdasarkan kesimpulan beberapa penelitian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara tahun digerakkan oleh industri berorientasi ekspor yang bernilai investasi besar (lihat Gambar l). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akan membuka kesempatan kerja baru, termasuk di dalamnya penduduk miskin sebagai tenaga kerja tidak terampil. Namun perlu diperhatikan bahwa pada masa sebelum krisis, setiap pertumbuhan PDB sebesar 17o mampu memberikan kesempatan kerja sebanyak , sementara setelah krisis pertumbuhan PDB IVo hanya mampu menghasilkan sekitar kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB setelah krisis bukan digerakkan oleh sektor riil namun lebih oleh sektor konsumsi. ll. Masalah Rendahnya Investasi dan Kesempatan Kerja Berdasarkan World Bank-ADB Prit,ote lrtvestmettt Clitrtute Survey , masalah Lltama yang menyebabkan rendahnya investasi dan kesempatan kerja di Indonesi adalah ketidakstabilan makroekonomi. Masalah berikutnya adalah ketidakpastian kebijakan dan tingginya tingkat korupsi (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Sementara itu. aturan ketenagakerjaan pun menjadi perhatian yang tak Pr.nENc,r,x,r,r,x Pe l.tg,rnc;r;n,rn t-,(ti\i 0t / xt / okt - Das 2o0i - 33 KrservPATAN KERJA kalalr pcrrtinanyabagi caloti irtv'csttlr. l-aporandttitt,qbrr,s'lttt'.t.t 2(XXr-laporanoleh IJank Dunia yan-s perbandingan rnenyajikan iklirn usahartegara-negara di seluruhdlrniayangdilurrcurkun padabulanseptetnber2(x)-5-rncnlrniukkan hithwaindortesia tahunini beradapadalarrkirrg115 dalarrrhal kenrudahan melakukanusaha(et,rcry'tloltt,glttr.shte.r.r\l. I-lalini beranibahrvaindonesiadalarnposisidi klrartilketiga dari l-55negarayangdisurvei.naik dari posisikr-rartil terbarvah padatahunlalu. Kenaikanperirrgkat ini karenaindonesia telahmenun.jukkan kemajuanhanya di tiga bidan-ii, yaitu(l) penerbitan undan_e-undang kepailitanbarr-ryang rnengklaritikasi aturanbagi penutr-rpan usahailt.roh'etttdan pereolganisasian r-rsaha yang ritble, (2) perbaikanaturan-aturan yang nrelindlrngi investor,dan (3) perbaikanaturan-aturan bisnis di beberapabidangsepertipengurangan biayauntuk memulailrsaha. Namunposisibarutersebutmasihdi bawahposisi negara-negara ASEAN yang disurvei sepertisingapura(2), Thailand(20), Malaysia(21), Vietnam(99),danFilipina(l l3) kecualikamboja(133)danlaospdr (147).Posisiini bahkanberadadi (65),Ethiopia( l0l ), bahkanirak ( I l4). Lebih lanjutlagi,peningkatan bawahpapuanugini (64),Bangladesh peringkatkemudahanmelakukanusahatahun2005jika dibandingkandenganperingkattahun2004 atalr 2003adalahbukankarenaadanyaperbaikansignifikanatassetiapindikatoryangtelahdisurveitahun-tahun sebelumnya,namun lebih karenaditerapkannyaindikator baru-seperti topik Mengurus Perizinan , MelindungiInvestor , MembayarPajak , MelakukanPerdagangan LintasBatas ,dan MenutupUsaha . Peningkatan iklim investasimutlak harlrs dilakukansebagaiupayauntuk menciptakanlapangankerja baru. Perbaikanini harusdilaksanakanmelalui serangkaian nencanatindak komprehensif-baik untuk j a n g k a p e n d e k,j a n g k a m e n e n g a h m, a u p l r nj a n g k a p a n j a n g - y a n g b e r k a i t a nd e n g a ns t a b i l i s a s i perbaikanaturanperizinan(tingkatpusatmaupundaerah),pemberantasan makroekonomi, KKN, perbaikan sistemperpajakan,peningkatanakseskepadakredit, perbaikanaturan ketenagakerjaan, perbaikan infrastruktur, dan pengurangan biayatransaksiuntukberinvestasi dan berusahadi Indonesia. Sejauhini, kebijakanpeningkataniklim investasitelah dijabarkandenganjelas dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah(RPJM) maupundalamrencanakerja Pemerintah(RKP). Namun pada pihak departementeknis yang melaksanakan kenyataannya, garis kebijakantersebutcenderungkurang tersinkronisasi denganbaik.sebagaicontoh,penyelesaian RUU Penanaman Modalyangberlarut-larut konon diakibatkanoleh adanyatarik-ulurkepentingan antarasatuinstansipemerintahdenganinstansipemerintah lainnya,baik pusatmaupundaerah.pelaksanaan programdan kegiatandepartemen tekniscenderunghanya untuk menghabiskan anggaran dan seringkalibeberapakegiatandilaksanakansecaraarl /toc'(setelah ramai dipermasalahkan masyarakatbaru ditindaklanjuti).hal ini menyebabkan tujuan utamayang ingin dicapai,yaitupeningkatan iklim investasi,tidakdapattercapaidan ini dibuktikandengankenyataan bahwa peringkatkemudahanmelakukanusahadi Indonesiamasihjauh tertinggaldibandingkandengannegaranegaralain selama3 tahunbefturut-turut tanpaadanyapeningkatan. UntLrkitr.r,agarperbaikaniklim investasi dapat dilaksanakansecaramenyeluruh,maka pemerintahharusmemiliki rencanatindak komprehensif sebagaimana telahdisebutdi atas.rencanatindak ini dijabarkanbersamaoleh seluruhinstansiterkaitdan pihak-pihaklainnya,mengikatpihak tersebutdan diikuti dengankonsekr.rensi hukum,sertadilaksanakan denganniat luhur yang samayaitu memajukanbangsadan negaraindonesia. Selainmendorongperturnbuhan ekonomiyang lebihtinggi rnelallri perbaikaniklim investasi,langkah lain yang perllrdilakukanuntuk menciptakan lapanganpekerjaanadalahmeningkatkan dayasaingprodlrk Indonesiadi pasarglobal. Ekspor dipercayasebagaisalahsatu faktor pendorongtingginyainvestasidi slratunegara.berdasarkan data BPS yang diolah oleh BPEN, tren kenaikanekspornon-migasindonesia I P e r i n g k akt e m u d a h a m n elakukau n s a h ai n i m e r u p a k a n h a s ip l e n g u k u r a kni n e r j ap a d al 0 t o p i k s u r v e iy, a i t u( 1 )M e m u l a U i s a h a(,2 )M e n g u r u s P e r i z i n a n(.3 )M e r e k r u td a n M e m e c a P t e k e r j a(,4 )M e n d a f t a r k a np r o p e r t i(,5 )M e m p e r o l e hk r e d i t.( 6 )M e l i n d u n gti n v e s t o (i 7 )M e m b a y a p r a j j k,( 8 ) M e l a k u k a np e r d a g a n g alni n t a sb a 1 a s( 9 E n f o r c i n gk) o n t r a k,d a n ( 1 0 )M e n u t u ps u a t uu s a h a., )M e n g a t u rp e l a k s a n a a( n 34 - PrnsxcoxrrN Pr:vs,\Nt;r:NANLr/i.tt0/ /.y//otr Dc.t!0o.; Krsrvpn'rAN KERJA abc rtrli ill0r lct'ekrtrt tllrt \lertecirt P. er a lndicator lndonesia Reoion UEUU Difficultv of Hirino Index ol Rlqiditv of Hours lndex e Dilficultv of Firino Index Riqidilv of Emolovmenl Index lirinq cost i9b of salarv) Firino cosls (weeks of waoes) JJ. I Sr rlnhcr: Doing Busincss Sr.rrvcy Bank Dr rnia, dalam I ht tp:l'rr,rvu'. doingllusi ncss.olg/ex piort-ecunonrics/ De l uu] t. a:p r lcconorttt ici=901 tahun hanvu sebesar persen. Rejirn perdagangan bebas harus dipertahankarr. perbaikan stnlktlrr ekspor menghadapi persaingan dari negara hin harus difasilitasi, biaya ekspor lrarus dikurangi, dan akses ke pasar internasional harus ditingkatkan. Langkah lain adalah meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan meningkatkan kualitas pekerja. Salah satlr topik yang digunakan oleh Doing Business 2006 dalam menentukan peringkat keseluruhan adalah kemudahan Merekrut dan Memecat Pekerja (Hiring anrl Firitzg Wot'kers). Untuk mengetahui sefleksibel apakah aturan ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutr.rhan pasar, Doing Busness mengukur sesulit apakah perekrutan pekerja baru, sekaku apakah batasanbatasan yang ada dalam memperluas/mengontrak jumlah jam kerja, biaya non-gaji apa sajakah yang dikeluarkan untuk merekmt pekerja, dan sesulit dan semahal apakah biaya untr-rk memecat pekerja yang tidak diperlukan. Kesulitan yang dihadapi oleh para pemberi pekerjaan di Indonesia dalam merekrut dan memecat pekerja ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini. Setiap indeks bernilai antara 0 sampai 100. Nilai indeks yang tinggi menggambarkan peraturan yang kaku (rigirfi. Indeks Kekakuan Tenaga Kerja (Rigic/in of Entp/o1,ntent /nde.r) merupakan rata-rata dari ketiga indeks lainnya. Indeks Indonesia adalah 57. Untuk kondisi ini, Indonesia berada pada peringkat 120 dari 155 negara yang disurvei, terendah kedua di kawasan Asia Timur. Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki aturan-aturan ketenagakerjaan yang paling kaku dan paling mahal di kawasan Asia Timur setelah Kamboja. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar l. H ong Kong, C hina Sing4ore Malay sia lhailand JaPan PapLa New C hina Mongolia P hilippines Bhuhn llmor-lesb Lm PDR Vieham Taiwan, C hina Indonesia Cambodia Gambar l. Rigictity of Employrnent lhdex Negara-negara Kawasan Asia Timur Rigidity of Employment Index Sumber: Doing Business Survey 2006, Bank Dunia dalam { rttp:i/wri'w.doi nsbusi ness.org/l diolah } \ Ketidakfleksibelan ketenagakerjaan ini sebagian disebabkan oleh tingginya biaya memecat pekerjamencapai 9 (sembilan) bulan upah hanya untuk uang pesangon (belum termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak), sulitnya melakukan r.tttl,rou rcing, dan tingginya peningkatan upah minimum setiap tahunnya. Pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong terciptanya pekerjaan formal atau modern seluas-luasnya. Sebagaimana diuraikan dalam RKP pada tahun 2006 pemerintah akan terlls mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah indlrstri padat pekerja, PenrNceN,qaN PnvtseNGrtN,lN Er/i.ri 0/ /x//olt - t1 ., zrtt.t - 35 KrsrrvPATAN KERJA indlrstri r.nenensalr dan kccil. Tabel 3. Rumah TanggaMiskin dan Miski R ional 'l'ah Yang Nlendekati scrtu irtdrrstli 1 uur hclolicrttusi n anunn 2005 ekspor. Kehijakan ini ditcuipulr Wilayah Rumah Tanqqa Miskin dengan mcurpelti rnban gkan Sumatera besarnya jurnlah angkatan ke{a 2 Jawa yang rnasih berusia rnlrda, 3' Kalimantan helpendidikan dart A Sulawesi C belketerampi lan rendah. [Jntuk 5 Bali dan Nusatenooara itu, diperlukan kebijakan pasar 6 Maluku dan Papua kerja yang luwes rnelalui Total C penyernpurnairn aturan Inilin Sumber: BPS (2(X)5) yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK, dan perlindungan pekerja yang berlebihan. Pada saat yang bersamaan kualitas, kompetensi. dan prodlrktivitas pekerja juga perlu ditingkatkan. Langkah berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan tidak terampil. Salah satunya adalah melalr-ri skema pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin yang dapat disebut program penjaminan pekerjaan (guaronleer/ enq:/olntenl). Prograrn guotrtnleerl entployntent ini merupakan salah satu langkah yang berbenluk c'tu,rh proglrtnr untuk mengatasi masalah pengangguran dan masalah kemiskinan sementara (lrun.rlent7tot.,eth). Program ini dapat mendorong para penganggur, setengah penganggur, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan bagi mereka dalam rentang waktu tertentu. Program ini juga dapat berlaku sebagai penyalur kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat miskin, mengingat program ini merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pendudlrk miskin. Lapangan pekerjaan dalarn skema ini adalah pekerjaan manual tanpa keterampilan (unskiller\ Kesempatan kerja ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, penduduk perkotaan mallpun perdesaan. dan bagi selrllla orang yang mampu dan berusia l5 tahr.rn ke atas, para penganggur dan setengah penganggllr. Program ini akan bertindak sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan meletakkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Di bawah skema ini, pemerintah akan menjamin pekerjaan kepada semlla orang yang bersedia bekerja di bidang pembangunan prasarana dengan gaji di bawah gaji pasar atau upah minimum. Gajidi bawah upah minirnurn ini untuk menjamin tercapainya sasaran pendlrduk miskin sebagaipemanfaat prograrn. lll. Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana-Mikro di Perdesaan Dalam satu model kebr-rtuhan pokok yang diperkenalkan oleh Thee ( 1978), Soedjatrnoko (1977), Sundoyo (1919), dan Evers (1919)(dalam Evers dan Surnardi, 1982) rnemberikan identifikasi kebutuhan dasar pada komoditi-komoditi ( I ) makanan, (2) pakaian, (3) perumahan, (4) kesehatan, (5) pendidikan, (6) transportasi, (7) partisipasi masyarakat. Jika kebutuhan pokok mengaclr pada identifikasi tersebr rt- maka seorang pekerja yang hanya mengandalkan pada penghasilan dari satu pekerjaan pokok (yang forrnal) tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya secara layak. Lebih lanjut, apabila ia berkelr-rarga, dengan asnmsi dalam satu kepala kelr-rarga menangglmg seorang istri darr 2 orang anak. maka ia pasti harus rnencari tarnbahan penghasilan. Salah satu sektor yang biasanya ditlrju adalah sektor inf,ormal, karena dalam sektor ini rnenjanjikan keluwesan kepada pelakunya Lrntr-rk rnenjalankan aktivitas ekonorni apapun sepunjang rnendatangkan uang. Tidak jarang, apabila para pekerja yang terlibat dalam sektor informal sekalipun tidak 36 - P,,*,.n. \NA.\\ Pr,\r[J \\rir \A\ l:r.,i,,t xt 't,tl./),,:t4].: K r s r u p n r A NK E R. I A i r t r t L t llitat trkt o l ' r t 5sue! r t i -l t. r y i t ks t p c r t rd i i d c r l t l l r i ' a s i l 'cl rl trat t a s. tninltl)n u r c r rler k L rkqcr h pclkokttya secara kcbutultan antalairtetnettttlti padadasarnya rtlalalrclilernatika rnanusia Plohlentatika yarrg teriarlgkau. biaya pokok dettgan padakcrnaurpuan Lrntukrnerrbclikcbutrthan layakyangclihadapkan ttnsttrktralitaskornoditiyangdiperoleh. lnenganduns pokoksecafalayakbiasar'lya Merncnuhikebutuhan ttnsttrdayil yang biasanyarnetrgalrdung pokok teriarrgkalr denganbiaya rnernbelikeblrtuhan Sernentam Halgarnurahdenganktralitaslayaksering hal itlr-sayangnya- seringkalibertolakbelakan-s. beli. KedLra apa yang terjadiapabilaseseorang Natnun satu harlrs dikolbankan. ticlakdapatbertemu.sehinggasalah yangdapatterjangkau pun cr-rkup uangdanbararrg pilihan,misalnyaia tidakmernpunyai tidakmempunyai hidlrp. Lagikesejaliteraan pada menurunnya konsekuensi kualitasnya tidaklayak.hal ini tentumembawa dettgansituasisepertiitu di Indolagi. sayangnya, orang(termasukdi dalarnnyaparakepalarlrmilhtan-ega) yangadasekitar15,5juta rumah miskin tangga MenurutlaporanBPS,rumah nesiajumlahnyasangatbesar. tangga.kondisi merekamirip sepertigambarandi ltas. kebijakankompensasikenaikanhargabahanbakar Padatahun 2005 ini, pemerintahmelaksanakan berbagaisubsidikepadarumahtanggamiskin,antaralainsubsidipelayanan minyakdalambentukpenyediaan programini baik,namun tujlran kesehatan, subsidipendidikandasar,dan subsidilangsungtunai.meskipr-rn sehinggadampakyangdiinginkankurangmemenuhi penyalurannya dianggapbelumsempurna, mekanisme pemerintahtelah men;alokasikananggaranyang cukup besaruntuk keperluan harapan.sesungguhnya rttmahtangga kesejahteraan rakyatbanyak,termasukdi antaranyatnen-eattgkat mengangkatkesejahteraan membawa dampakyang mampu yang belum tersediadirasakan miskin.namun,semuaproyekpemerintah terbukti masih banyaknyajlrrnlahindividu miskin di tanahair efektif bagi peningkatkankesejahtcraan, hinggatahun1005ini. kesejahteraan peningkatan program-program tidakefektifnyapenyelenggaraan SecaraumLlm,persoalan pelaksana lapangan. para kepentingandan adalahterletakpada minimnya akuntabilitaspara peman-qklr perandana-mikrosebagaisumber Oleh karenaitu, salahsatuyang dapatditawarkanadllah meningkatkan pernbiayaan kegiatanekonomipada level rumahtangga.mengapadana-mikro?.karenadana likuiditas keuangansangatberlimpah' yang tersediadi lembaga-lembaga Tahun KeuanganMikro, dan pemerintahdaerahperlu Pada tahun 2005, Presidenmencanangkan danalikuiditasyang besaritu bagi perluasan peluangketersediaan denganmemanfaatkan menyambutnya lebihluasdi kawasan berusaha kesempatan anyaralaindenganmenyediakan kerjadi daerahnya kesempatan perdesaan.sayangnya,pemerintahdaerahbanyak yang belum maksimal memanfaatkanmomen itu. dan termasukpemerintahdaerahtentangbagaiman masyarakat terletakpadaketidaktahuan Persoalannya berhubungandenganlembagakeuangantermasukbank. Jika saja dana liklriditastersebutmarnpu ekonomi kapasitas secaraproduktif30vosaja,makatentudanatersebutdapatmemperbesar dirnanfaatkan dan pararumahtanggamiskindi kawasanperdesaan rodaperekonomian daerahdan mampumenggerakkan profesional. merekasecara pinggiran,asalkanadapihakyangmampumembinadan mendampingi perkotaan dankehadiran kebutuhan pinjamandana-mikro, efektivitaspemanfaatan untukmeningkatkan Seyogianya seorangpendampingprofesionalmenjadisuatukeharusan,apapunbentukdan asalnya.sehinggasering juga menyediakan pulafasilitas yangmenyediakan dana-mikro dijumpaiadanyasejumlahlembagakeuangan lernbaga berbagaibentr-rk Padasaatini telahberkembang yangdikelolasecaraprofesional. pelayanan nasabah berikut: keuangan lembaga (LK-PDM). rnacam-macam menjumpai Kita dapat penyedia dana-mikro keuangan mengikuti UU Perbankandan beradadalam (l) LK-PDM Perbankan,yang sistem operasionalnya Er/i.ti0/ / X/ / Okr - Dc.,2oo.;- 3J PnHgNc,rN.r.rxPt:Nte,A.Nctrr'i,\N KesevpnraN KERJA KeNron BeNx lnoowrvt Salah satu elemen penciptaan Iapangan kerja
