Transcript
Nama : NiksonNo. Stambuk : D 101 11 471Mata Kuliah : Hukum Perizinan RANGKUMAN MATERI PERKULIAHANHUKUM PERIZINAN Disusun Oleh: N I K S O ND 101 11 471 FAKULTAS HUKUMKELAS NON REGULERUNIVERSITAS TADULAKOTAHUN AKADEMIK 2012/2013 Nama : NiksonNo. Stambuk : D 101 11 471Mata Kuliah : Hukum Perizinan BAB IPENGERTIAN HUKUM PERIZINAN Izin adalah suatu persetujuan dari Pemerintah berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk menyimpang dari ketentuan peraturantersebut. Izin juga menjadi sarana yuridis untuk mengemudikan tingkahlaku warga negara. Tujuan izin adalah sebagai instrumen dalam mengendalikan aktifitasmasyarakat dengan cara mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuticara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan. BAB IIASPEK YURIDIS SISTEM PERIZINAN Sistem perizinan memiliki tiga bagian pokok yang disebut aspek yuridissistem perizinan, yaitu : Larangan, Izin dan Ketentuan-ketentuan,Pembatasan-pembatasan, Persyaratan-persyaratan. BAB IIIFIGUR HUKUM IZIN Izin merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986, izin telahmemenuhi kriteria sebagai KTUN dengan elemen-elemen sebagai berikut:a. Penetapan tertulis;b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;c. Merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara;d. Konkrit, Individual;e. Final;f. Memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Nama : NiksonNo. Stambuk : D 101 11 471Mata Kuliah : Hukum Perizinan BAB IVWEWENANG PENETAPAN IZIN Dalam Hukum Perizinan, wewenang memliki ruang lingkup yang meliputi :1) Mengatur, 2) Mengawasi, dan 3) Menerapkan sanksi. Atas dasar penyelenggaraan daerah, maka wewenang pemberian izindibedakan menjadi 3, yaitu:1) Izin atas dasar kewenangan otonomi (Desentralisasi);2) Izin atas dasar pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepadaGubernur dan/atau instansi vertikal (Dekonsentrasi);3) Izin atas dasar tugas pembantuan. BAB VASAS-ASAS UMUM PROSEDUR PENERBITAN IZIN Secara teoritis, asas-asas umum prosedur penerbitan izin meliputi :- Permohonan;- Acara persiapan dan peran serta;- Pemberian keputusan;- Susunan keputusan. BAB VIPENGENAAN FINANSIAL DALAM SISTEM PERIZINAN Fungsi izin bergeser menjadi sarana untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, dengan dasar hukum yaitu UU No.18 Tahun1997 joUU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan peraturanpelaksanaannya. BAB VIIPENGAWASAN Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukumadministrasi yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan Nama : NiksonNo. Stambuk : D 101 11 471Mata Kuliah : Hukum Perizinan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapansanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. BAB VIIIPENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANADALAM SISTEM PERIZINAN Penerapan sanksi administrasi harus didahului dengan peringatansebagai pelaksanaan atas perlindungan hukum dan asas kepastianhukum. Antara sanksi administrasi dengan sanksi lainnya seperti pidana atauperdata memiliki perbedaan, baik sifat, tujuan, prosedur dan sasaran.Oleh karena itu, dalam Hukum Perizinan tidak diperbolehkan adanyapengaturan dan penggabungan sanksi-sanksi tersebut. BAB XIPERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERIZINAN Perlindungan hukum dalam Hukum Administrasi seringkali dikaitkan dengantindakan pemerintah “Bestuur”, karena perlindungan hukum merupakan parameter dari negara hukum melalui penerapan hukumadministrasi. Berdasarkan jenis pendekatan Hukum Administrasi, perlindungan hukumdapat dibedakan menjadi 2, yaitu :1) Perlindungan hukum terhadap kekuasaan, dan2) Perlindungan hukum terhadap perilaku aparat.
